SUPPLIERMU

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan 475.698 wajib pajak menghapus bukti potong PPh di akun Coretax mereka saat melaporkan SPT Tahunan 2025. Nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus itu terindikasi sekitar Rp2,01 triliun. Temuan ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Media Gathering DJP di Bogor, dan menjadi peringatan serius bagi pelaku usaha — termasuk supplier, distributor, dan reseller yang setiap bulan menerima bukti potong dari pembeli korporat.

Bagi banyak pemilik usaha, bukti potong sering dianggap sekadar "surat pajak" yang bikin laporan ribet. Padahal dokumen itu adalah uang: pajak yang sudah dipotong pembeli dan menjadi kredit bagi Anda. Menghapusnya dari SPT tidak membuat kewajiban hilang, justru memindahkan masalah ke kemudian hari.

Apa yang sebenarnya ditemukan DJP

Menurut Bimo, ada 1,9 juta wajib pajak yang tercatat menghapus bukti potong. Dari jumlah itu, DJP mengirim email pengingat ke 475.698 wajib pajak atas 3,72 juta bukti pemotongan. Kriteria yang disasar cukup spesifik:

• bukti pemotongan berstatus valid dan sudah dilaporkan penerbitnya dalam SPT Masa PPh Pasal 21;
• jenis pajaknya non-final;
• nilai PPh pada bukti pemotongan minimal Rp100.000;
• NPWP pada bukti pemotongan sama dengan NPWP pada SPT Tahunan 2025.

Sebaran nilainya menunjukkan praktik ini bukan hanya dilakukan usaha besar. Sebanyak 312.546 wajib pajak berada di kelompok nilai Rp100.000 sampai Rp1 juta. Di sisi lain, 71 wajib pajak memiliki pemotongan di atas Rp1 miliar. Kelompok nilai PPh terbesar ada di rentang Rp10 juta hingga Rp100 juta, sekitar Rp0,72 triliun dari 26.760 wajib pajak.

DJP menempuh pendekatan behavioral: mengirim pesan pengingat yang menyadarkan bahwa pajak yang tidak dilaporkan utuh berdampak pada pembangunan, termasuk pendidikan. "Jadi dibangkitkan kesadarannya bahwa manfaat yang terkandung dari kewajiban yang tidak dilakukan itu akan menggerus hak dari anak bangsa," ujar Bimo.

Kenapa supplier dan reseller paling rawan

Alur bisnis supplier hampir selalu bersinggungan dengan pemotongan PPh Pasal 23. Saat menjual jasa ke perusahaan, pembeli memotong PPh 23 sebesar 2% dari nilai transaksi badan usaha, lalu menerbitkan bukti potong. Bagi penjual, angka itu bukan kerugian — itu kredit pajak yang mengurangi PPh terutang di SPT Tahunan.

Masalah muncul ketika rekap internal tidak rapi. Bukti potong yang muncul otomatis (prepopulated) di Coretax sering tidak cocok dengan catatan penjualan, sehingga pemilik usaha memilih menghapusnya agar status SPT menjadi nihil dan tidak perlu menambah setoran. DJP menegaskan bahwa bukti potong yang dihapus tetap tersimpan di basis data mereka dan bisa menjadi bahan klarifikasi. Jika terbukti seharusnya dilaporkan, wajib pajak akan diminta menyampaikan SPT Pembetulan.

Tujuh langkah mengamankan bukti potong sebelum lapor SPT

1. Unduh semua bukti potong dari Coretax. Jangan hanya melihat angka total. Ekspor daftar bukti potong, lalu cocokkan per nomor dan per pembeli.
2. Rekonsiliasi dengan buku penjualan. Cocokkan nilai DPP pada bukti potong dengan invoice dan faktur pajak. Selisih kecil sering muncul karena pembulatan, tapi selisih besar biasanya berarti ada transaksi yang tidak tercatat.
3. Pisahkan bukti potong final dan non-final. PPh final tidak dihitung ulang di SPT Tahunan, sedangkan non-final masuk sebagai kredit pajak. Salah klasifikasi membuat kredit pajak Anda "hilang" secara administratif.
4. Tagih bukti potong yang belum diterbitkan. Supplier sering tidak menyadari pembeli lupa menerbitkan bukti potong. Minta segera, karena tanpa dokumen itu kredit pajak tidak bisa diklaim.
5. Jangan hapus, ajukan koreksi. Jika ada bukti potong yang bukan milik Anda, dokumentasikan alasannya (misalnya NPWP mirip atau transaksi batal) sebelum melakukan penyesuaian.
6. Simpan bukti pendukung. Invoice, surat jalan, kontrak, dan bukti transfer adalah pembela Anda saat DJP meminta klarifikasi.
7. Lakukan pengecekan sebelum jatuh tempo. Sisakan waktu untuk pembetulan. Setelah SPT dilaporkan dan data terlanjur tidak sinkron, proses perbaikan jadi lebih panjang.

Sudah terlanjur menghapus? Ini urutannya

DJP mengimbau wajib pajak yang menerima email pengingat untuk mencocokkan kembali data bukti potong dengan penghasilan yang dilaporkan, lalu menyampaikan pembetulan SPT jika laporan tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya. Pembetulan masih dapat dilakukan sepanjang belum ada pemeriksaan. Perlu diingat, pembetulan yang menimbulkan kurang bayar akan dikenai sanksi bunga sesuai ketentuan Pasal 8 UU KUP, sehingga menunda hanya menambah biaya.

Kebiasaan kecil yang mencegah masalah besar

Perusahaan yang rapi biasanya menerapkan tiga hal sederhana: menutup buku setiap bulan, menyimpan bukti potong dalam satu folder per pembeli, dan mencocokkan kredit pajak setiap kuartal — bukan setahun sekali jelang SPT. Bagi reseller yang menjual ke banyak pembeli korporat, satu staf admin yang fokus pada rekonsiliasi dokumen jauh lebih murah daripada sanksi dan waktu yang habis untuk pembetulan.

Pada akhirnya, temuan DJP ini bukan sekadar cerita tentang wajib pajak nakal. Ini pengingat bahwa disiplin dokumen adalah bagian dari margin usaha. Supplier yang bukunya rapi bisa memastikan tidak ada rupiah pajak yang terbuang, sementara yang abai berisiko membayar dua kali: sekali lewat pemotongan, sekali lagi lewat sanksi.

Sumber: CNBC Indonesia — 475 Ribu Wajib Pajak Ketahuan DJP Hapus Bukti Potong, Nilainya Rp2 T; IKPI — DJP Kirim Email Blast Usai Temukan Praktik Penghapusan Bukti Potong PPh; DJP — Panduan bukti potong dan tarif PPh 23.